UMP Ingkari Kesepakatan Awal Mediasi dengan Pemkab tentang RSIP

Bupati Banyumas Bersitegang Dengan Rektor UMP
UMP Ingkari Kesepakatan Awal Mediasi dengan Pemkab

Pemkab Banyumas sepertinya sudah mulai tegas menangani polemik RSI dengan Muhammadiyah. Bupati menegaskan ,pihaknya beserta jajaran Forkimpimda akan segera mengambil alih kasus RSI yang akan digagahi oleh Muhammadiyah untuk kepntingan UMP itu.

Perdebatan keras dikabarkan terjadi pada pertemuan antara Bupati, Forkompimda dengan jajaran Muhammadiyah dan UMP siang ini (Rabu) di Rumah Dinas Bupati.

Sesuai kesepakatan pada pertemuan-pertemuan mediasi sebelumnya, sudah disepakati bahwa Pemkab akan mengambil alih kasus bersama jajaran Forkimpda.Hal itu dengan maksud penyelesaian bisa lebih adil antara para Karyawan dengan UMP dan Muhammadiyah.

Namun demikian, pertemuan hari Rabu ini Rektor UMP dan jajaran Muhammadiyah sepertinya mengingkari kesapatakan sebelumnya . Rektor , SYamsu Irsyad dari informasi yg kita serap dari dalam ruangan itu, sempat bernada tinggi di hadapan Bupati. Ia menolak jika kasus RSI ini akan diambil alih oleh Pemkab. Akibatnya Bupati pun sempat njeglag, kaget. "Bukankah pertemua -pertemuan sebulmya di sini sudah sepakat, ini akan diambil alih oleh pemkab dan akan dikemablikan ke titik nol. Kenapa ini diingkari"?, kata Bupati.

Setelah usai, Bupati dan jajaran Forkompimda nampaknya akan bersikap lebih tegas untuk mengambil alih dan meng-status quo kan RSIP. Namun belum tau persis keputusan tsrsbut akan diambil oleh bupati, karna kabrnya Ia mendapat tekanan yn cukup kuat dari Muhammadiyah.

Perundingan ini di motori oleh Bupati Banyumas, Ahmad Husen dengan melibatkan para pihak (Karyawan RSIP dan Muhammadiyah serta UMP). Perundingan juga melibatkan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yakni, dari Polres, Kodim, Kejaksaan dan usur lainnya.

Sangat disayangkan ada pihak-pihak yang terkesan arogan dalam pertemuan mediasi forum pimpinanan daerah tersebut.

Sekedar review, persoalan utamanya adalah; Karyawan menolak Yayasan dan Muhammadiyah yang akan mengalihkan RSIP ke UMP di dukuh waluh utk kepentingan Fak. Keokteran. Smentara itu Muhammadiyah sebaliknya mengklaim bahwa RSIP adalh miliknya yang bebas diatur sesuai kebijakan muhammadiyah.

Karyawan menolak karna merasa tau bahwa RSIP ini 100 persen dibiayai dengan dana rakyat yang ditarik dengan dasar SK Bupti Roedjito th 1984-1986. Karyawan bersikukuh dan akan mempertahankan habis-habisan RSIP utk tidak lepas ke tangan Muhammadiyah. Bgitu pula Muhammadiyah mengancam akan mengerahkan pasukan Kokam ke Banyumas untuk menghalau lawannya di RSIP ini. ###

Foto: Suasana Rapat Mediasi Forkompimda Banyumas dengan Jajaran Muhammadiyah dan UMP.